Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | Dok. www.nst.com.my
Sudah saatnya Indonesia mengejar ketertinggalan di bidang industri halal dari negara-negara muslim lain dengan mulai mengembangkan industri halal berskala global.

Sharianews.com, Jakarta ~ Industri halal memiliki banyak sektor dan peluang harapan. Antara lain, industri di bidang fashion, wisata halal, makanan dan minuman halal, dan lain-lain. Pendeknya semua sektor riil syariah tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem industri halal bersama dengan keuangan syariah.

Menurut Global Population Muslim Country 2017 penduduk muslim dunia berada di kisaran 1,84 milyar jiwa. Diperkirakan pada tahun 2030 mendatang, jumlahnya akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia.

Terkait dengan posisi Indonesia yang masih tertinggal dalam pengembangan industri halal, kendati sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Dr. Irfan Syauqi Beik berpandangan sudah saatnya jika Indonesia mengejar ketertinggalan tersebut dengan mulai mengembangkan industri halal berskala global.

"Bicara market ada industri makanan dan minuman halal, saya kira ini fokus kita, selain itu juga ada sektor lain yang menjanjikan seperti halal tourism," ujar lrfan kepada sharianews.com Rabu (19/12/2018).

Menurut Irfan, yang juga pernah meraih penghargaan sebagai Best Sharia Award 2018, Kategori Akademisi ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah industri halal di negeri sendiri.

"Pertama kita harus menyiapkan infrastruktur regulasi dan infrastruktur ekosistem halal, contohnya Kemenperin yang berencana akan membuat pilot project kawasan industri halal. Nah, itu kalau bisa tahun 2019 direalisasikan. Ada beberapa lokasi yang saya lihat dari rencana Kemenperin, yaitu di Jakarta, Batam Indah, kemudian ada 3 atau 4 tempat lagi," sambung lrfan. 

Selain itu, juga harus menyiapkan aspek infrastruktur ekosistemnya, seperti kesiapan lembaga sertifikasi halal serta auditor untuk lembaga halal. Sebab menurut Irfan, auditor yang dimiliki oleh LPPOM saat ini masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi halal yang begitu luas jangkauannya. 

"Auditor yang dipunya LPPOM baru sekitar seribuan, sementara kebutuhan untuk pengembangan industri halal paling tidak 25 sampai 26 ribu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita mengatasi kelangkaan auditor serta keberadaan Lembaga Penjaminan Halal (LPH). Di sini menurut saya kalangan kampus yang memiliki infrastruktur laboratorium, tenaga auditor, itu harus didorong untuk berkolaborasi antar sektor," ujar lrfan. 

Edukasi Pengambil Kebijakan

Menurut Irfan, untuk menggarap industri halal secara masif dan berskala global, edukasi perlu terus dilakukan kepada pengambil kebijakan, selain itu Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi perdagangan halal Indonesia di dunia internasional.

"Harapan saya diplomasi akan membuka akses bagi produk halal di pasar internasional, juga label halal di Indonesia diakui, tidak perlu Saudi Arabia mempertanyakan label halalnya karena prosesnya sama. Artinya kapasitas teknologi proses dan sistem audit di Indonesia itu diakui dan ini harus didukung oleh diplomat-diplomat juga," ujar lrfan.

Irfan pun berharap, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa diedukasi tentang pentingnya industri halal dan program sertifikasi halal di beberapa negara, khususnya terkait dengan proses dan sistem sertifikasi halal yang ada di Indonesia.

"Sebab bagaimanapun di Kemenlu ada atase perdagangan yang dalam diplomasinya juga harus paham dengan seluk beluk industri halal dan posisioning Indonesia; di mana kekuatannya, selain people to people diplomasi, business to bisiness diplomasi, peran diplomasi oleh atase perdagangan Kemenlu ini menjadi sangat penting," tutup lrfan. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil