Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumada al-ula 1440 H

Hukum Muamalah Uang Elektronik

Minggu, 23 Desember 2018 09:12
FOTO I Dok. sharianews.com
Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Sharianews.com, Gaya Hidup serba praktis dan serba cepat sudah menjadi budaya masyarakat “zaman now”. Masyarakat tak harus repot-repot membawa uang tunai untuk berbelanja. Uang elektronik telah menggantikan segalanya. Pertumbuhan uang elektronik di masyarakat sendiri sangat pesat belakangan.

Melesatnya kecanggihan teknologi dan informasi di era digital saat ini, mempunyai peran penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Salah satunya adalah dengan munculnya produk uang elektronik (e-money). Banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menerbitkan uang elektronik syariah.

Namun, bagaimanakah hukum Islam memandang fenomena ini?

Hukum Muamalah Uang Elektronik

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal.

Kehalalan ini berlandaskan kaidah: setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah.

Menurut Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017) uang elektronik boleh digunakan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi syariah Ah Azharuddin Lathif:

Hal-hal yang ditekankan dalam fatwa tersebut adalah

Pertama, Akad yang digunakan dalam hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik yaitu akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh.

Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju’alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Kedua, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat. 

Ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.

Keempat, dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Sejalan dengan yang diungkapkan Ahzaruddin, pakar perbankan syariah Dede Abdul Fatah juga mengungkapkan bahwa penggunaan uang elektronik dihalalkan. Ia juga menambahkan bahwa uang elektronik yang tersimpan, tidak boleh digunakan oleh oleh penerbit tanpan seizin pemegang kartu.

Menurutnya, penggunaan akad qardh dapat berlaku dengan beberapa ketentuan:Jumlah nominal uang dapat digunakan kapan saja. Penerbit boleh menginvestasikannya dan wajib mengembalikannya jumlah pokok kapan saja sesuai kesepakatan. (*)

 

 

 

Achi Hartoyo