Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | dok. sindonews
AASI berharap SK Ditjen PHU Nomor 336 tahun 2018 soal kewajiban jemaah umroh mendapatkan asuransi dari perusahaan asuransi berbasis syariah, dapat mendongkrak pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), mengeluarkan surat Keputusan Nomor 336 tahun 2018 soal kewajiban jamaah umroh mendapatkan asuransi dari perusahaan asuransi berbasis syariah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Syaroni mengatakan jika SK tersebut berhasil direalisasikan, maka jemaah yang sebelumnya tidak wajib menggunakan produk asuransi, kini bisa terlindungi dengan produk asuransi dari perusahaan syariah.

“Jika ini terealisasikan, diprediksi kontribusi premi perjalanan umroh bisa meningkat antara 5 -10 persen dari total premi syariah,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Syaroni menjelaskan bahwa saat ini kinerja investasi industri asuransi syariah di tahun 2018 sedang mengalami pelemahan, hal tersebut dikarenakan oleh iklim investasi serta pergerakan ekonomi yang kurang menguntungkan.

“Kondisi ekonomi makro dan mikro mempengaruhi indeks harga saham gabungan atau IHSG. Karena terkadang harga saham melambung tinggi kemudian bisa kembali ke titik terlemah,”kata Syahroni beberapa waktu lalu di Jakarta.

Walaupun begitu, dirinya masih optimistis dari hasil investasi industri asuransi syariah akan kembali pulih di tahun depan. Tren perekonomian global yang cenderung membaik akan menopang penguatan IHSG, walaupun pasar masih bersikap awas terhadap kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Meski begitu, jelasnya jika mengacu pada data AASI, industri asuransi syariah justru mencatatkan kenaikan aset dan dana kelola. Aset industri asuransi ini tumbuh 9,36 persen menjadi Rp 41,81 triliun, sedangkan dana kelola mencapai Rp 36,66 triliun, atau naik 9,46 persen  secara tahunan (year on year).

Karena itu, pihaknya berharap pemberlakuan SK tentang kewajiban jemaah umroh mendapatkan asuransi dari perusahaan asuransi berbasis syariah, dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah ke depannya. (*) 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil