Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | dok. kemenag.haji
Dirjen PHU, Nizar meminta agar di seputar area asrama haji disediakan fasilitas penunjung wisata religius yang memadai, misalnya, fasilitas museum haji Indonesia.

Sharianews.com, Jakarta ~ Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Dr. Nizar, M.Ag mengusulkan agar ke depannya asrama haji tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemberangkatan jemaah haji, tetapi juga bisa difungsikan sebagai destinasi wisata religius umat Islam.

Karena itu, Nizar pun telah meminta agar di seputar area asrama haji disediakan fasilitas penunjung wisata religius yang memadai, misalnya, fasilitas museum haji Indonesia. “Yang terpenting sebagai destinasi wisata religius ada fasilitas penunjangnya. Melalui museum haji Indonesia misalnya, setiap pengunjung nantinya bisa belajar tentang pengetahuan dan sejarah perjalanan ibadah haji dari tahun ke tahun,” kata Nizar sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenag, Kamis (20/12/2018).

Tidak hanya itu, Nizar juga menyarankan agar asrama haji bisa juga dimanfaatkan untuk pemberangkatan jamaah umrah.“Jadi sebelum mereka diberangkatkan, bisa ditransitkan dulu di asrama haji untuk memperdalam manasik umrahnya," kata Nizar menambahkan.

Tingkatkan pengawasan umrah

Selain berupaya meningkatkan fungsi-fungsi fasilitas penyelenggaraan ibadah haji, Dirjen PHU tengah berupaya membuat kebijakan layanan penyelenggaraan haji dan umrah agar lebih berkualitas. Khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah umrah. Karena itu, pihaknya akan berupaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan ibadah umrah oleh biro-biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Penguatan pengawasan umrah kami lakukan, baik langsung maupun menggunakan sistem online," kata Nizar menjelaskan.

Menurut Nizar hal ini penting dilakukan karena saat ini meski keberadaan PPIU sudah relatif baik, namun masih ada ditemukan modus baru dalam penyelenggaraan umrah oleh travel Non-PPIU.

"Contohnya, ada travel atau Biro Perjalan Wisata (BPW) di Jawa Barat yang belum memiliki izin PPIU dan tidak bekerjasama dengan dengan PPIU di dalam negeri, tetapi bekerjasama dengan travel asing untuk memberangkatkan jemaah umrah," papar Nizar.

Celakanya, kata Nizar banyak masyarakat yang masih mudah tergiur oleh penawaran paket umrah murah, sehingga kemudian menimbulkan masalah. Misalnya, ada jamaah umrah, yang sampai terlantar di setelah transit di negara lain. Karena itu, pihaknya mengharapkan agar masyarakat lebih cermat dalam memilih biro travel sebelum mendaftar umrah.

Disksusi intensif soal e-haj dan e-umrah

Sementara, terkait dengan rencana Arab Saudi yang akan menerapkan e-umrah, yang dimaksudkan untuk untuk meningkatkan pengawasan umrah seperti e-haj dengan pola kerjasama goverment to goverment (G to G), bukan kerjasama Bisnis to Bisnis (B to B) untuk melindungi kepentingan jemaah, pihaknya mengaku sedang mendiskusikannya dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Sebab menurutnya, penerapan e-umrah, dikhawatirkan nantinya juga terkait dengan penerapan biometrik untuk persyaratan visa umrah, yang bisa jadi sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia.

"Arab Saudi akan mengkaji ulang kebijakan itu dan berharap ada pengecualian aturan untuk Indonesia dengan pertimbangan sulitnya implementasi biometrik untuk haji dan umrah sebagai persyaratan visa," pungkas Nizar.

Kini Kemenag tengah menunggu surat balasan atas surat keberatan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Kemenag mengusulkan agar biometrik dilakukan sebelum keberangkatan seperti penyelenggaraan haji tahun 2018. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil