Rabu, 19 Desember 2018
11 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | dok.kemenag
Jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi seputar manajemen ibadah haji, idealnya bisa mendapatkan langsung dari pihak terkait yang berewenang dan memahami manajemen perhajian.

Sharianews.com, Jakarta. Penyelenggaraan ibadah haji kerap dipantau oleh masyarakat, bukan hanya pada saat penyelenggaraannya saja, namun sebelum, dan paska penyelenggaraan berlangsung. 

Perhatian masyarakat pada informasi seputar pelaksanaan ibadah haji tersebut bisa dimaklumi, lantaran ibadah haji merupakan satu isu yang menarik karena menyangkut ibadah pamungkas dan kebutuhan spiritual mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, sehingga jika ada sedikit saja ketidakpuasan, beritanya akan langsung menghiasi media masa.

"Namun patut kita syukuri bersama indeks kepuasan layanan haji tahun 2018 ini mencapai 85.23 persen. Angka layanan tertinggi sepanjang sejarah perhajian. Ini hasil kerja keras, ikhlas, dan cerdas bersama karena banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji,"ujar Khoirizi Direktur Bina Haji saat melakukan Dialog Haji di Palembang belum lama ini.

Pada kesempatan tersebut, Khorizi menambahkan bahwa tantangan terbesar haji ke depan adalah distorsi informasi. "Tersumbatnya arus informasi, sehingga bisa menimbulkan beragam persepsi yang berbeda, cenderung tidak akurat dan bias,"timpalnya.

Lebih lanjut disampaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan mencegah terjadinya distorsi informasi Kementerian Agama berusaha mengurangi distorsi informasi haji di tengah masyarakat. 

Karena itu, pihaknya jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi seputar manajemen ibadah haji, idealnya bisa mendapatkan langsung dari pihak terkait yang berewenang dan memahami manajemen perhajian, sebaliknya pihak yang berwenang atau yang memiliki kapasitas pemahaman baik, bisa memberikan layanan informasi yang benar kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Menurut Khoirizi inilah yang sedang dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), yaitu bagaimana melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) langsung kepada masyarakat kabupaten kota.

Hal tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya 'tabayyun' penjelasan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga mengurangi distorsi informasi yang tersebar di tengah masyarakat.

Khoirizi pun mengajak para tokoh dan ulama se-Kota Palembang tidak enggan berbagi pengetahuan tentang ibadah haji, dan jika ada yang belum jelas agar tidak segan bertanya kepada kantor kementerian agama kota setempat."Ini bagian dari dakwah dan mereka yang berdakwah adalah orang-orang yang beruntung,"ujarnya. 

Dialog tentang permasalahan ibadah haji yang digelar di Palembang di hadiri antara lain oleh perwakilan dari unsur Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Deni Priyansah, Kasi PHU Muryadi beserta jajarannya, Dinas Kesehatan, Dukcapil, MUI, Ormas Islam, IPHI, KBIH, penyuluh agama se-Kota Palembang. (*)

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Ahmad Kholil