Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO | Dok. cnbcindonesia.com
Benarkah ada dana non halal yang dihimpun oleh LKS, termasuk oleh bank syariah? Bagaimana istilah tersebut bisa muncul, bagaimana sebenarnya duduk masalahnya?

Sharianews.com. Akhir-akhir ini muncul pertanyaan terkait dana non halal, bahkan sempat ada yang menyebutnya dengan pendapatan non halal. Mari kita urai definisi dana non halal dan pendapatan non halal, agar jernih dalam berpendapat.

Sederhananya, yang dimaksud dengan dana non halal dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah dana yang ketika diakui sebagai pendapatan, maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal.

Contoh dana non halal adalah dana denda telat bayar untuk kategori ta'zir atau sanksi bagi nasabah zhalim. Dana ini merupakan sanksi atau penalti yang dikenakan bagi nasabah mampu, namun terfakta telat bayar.

Pada praktiknya, dana denda ini tidak akan pernah diakui sebagai pendapatan LKS termasuk Bank Syariah. Oleh sebab itu, dana non halal termaksud, tidak pernah bisa disebut sebagai pendapatan non halal.

Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa tuduhan sebagian orang bahwa LKS memiliki pendapatan non halal, ini merupakan tuduhan tanpa dasar. Tuduhan ini sangat berbahaya karena mengabarkan atau menuduh sesuatu yang tidak akurat merupakan ciri utama munafiq.

Kembali ke dana non halal. Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui sebagai pendapatan oleh pihak LKS. Dana tersebut menjadi halal bagi mustahiq.

Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang berhak) atas dana sosial dan kebajikan. Contoh alokasinya adalah untuk sumbangan sosial, untuk pembuatan infrastruktur umum, kepentingan pendidikan, kepentingan orang tidak mampu, sumbangan atas bencana alam dan/atau sejenisnya.

Salah satu argumen peniadaan sifat riba atas alokasi dana non halal ini bisa disimak pada kitab I'anah ath Thalibin juz 3 halaman 53 bahwa ketika ada hutang (pinjaman) yang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi hutang, maka masuk kategori riba.

Fatwa DSN MUI tentang dana non halal

Berdasarkan pada argumen dalam kitab tersebut, pantas saja DSN MUI mengatur agar sifat riba pada denda telat bayar semakin hilang, maka dana non halal ini oleh Fatwa DSN MUI No 17 diatur tidak diakui sebagai pendapatan LKS, namun untuk alokasi dana sosial dan kebajikan.

Perlu ditegaskan lagi bahwa denda telat bayar yang diterapkan LKS itu sendiri bukan masuk kategori Riba, namun masuk kategori sanksi bagi orang zhalim.

Akhirnya, kita patut bersyukur dengan tata kelola LKS (terutama Bank Syariah) oleh karena selain sudah menghilangkan sifat riba pada dana non halal tersebut, regulator juga mewajibkan LKS agar membuat Laporan atas Sumber dan Penyaluran Dana Sosial dan Kebajikan. Laporan ini harus dibuat secara transparan dan diawasi oleh DPS dan OJK.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa dana non halal sudah diatur sesuai syariah, tidak akan berubah menjadi pendapatan non halal dan sudah ditata kelola oleh LKS sesuai syariah. Wallahu a'lam. (*)

 

 

Oleh: Ahmad Ifham Sholihin