Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumada al-ula 1440 H
FOTO | Dok. unsplash.com
Usaha untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah mesti dijalankan secara menyelururuh. Sebab, sektor keuangan tidak dapat tumbuh  optimal tanpa perkembangan di sektor ekonomi yang sehat.

Usaha untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah mesti dijalankan secara menyelururuh. Sebab, sektor keuangan tidak dapat tumbuh optimal tanpa perkembangan di sektor ekonomi yang sehat.

Sharianews.com, Jakarta. Di era digital, dengan ciri utamanya, perubahan serba cepat dalam hampir semua aspek kehidupan, peran riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Begitu pun kolaborasi dan kerjasama erat antar institusi, jelas mutlak dibutuhkan untuk bisa menjalankan strategi dan program yang telah direncanakan dengan matang, sehingga hasil yang diharapkan lebih efektif dan optimal.

Dalam kaitan ini, apa yang digagas oleh Bank Indonesia, terkait dengan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah tepat.

Untuk bisa dijalankan secara simultan, cetak biru pengembangan ekonomi  dan keuangan syariah dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi : Pilar 1 – Penguatan Ekonomi Syariah. Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, dan Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi.

***

Bank Indonesia, membaca kecenderungan saat ini bahwa proses penyerapan kerangka dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam platform kebijakan ekonomi nasional sedang berjalan. Hal ini dikuatkan oleh terbentuknya forum Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Komite yang telah terbentuk pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan PP No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ini diketuai sendiri oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan 10 kementerian dan instansi terkait.

Yaitu, Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Agama, LPS, OJK, dan MUI.

Rupayanya, langkah Bank Indonsia dalam mendorong arah perkembangan ekonomi dan keuangan sayariah tidak berhenti sampai di sini. Bank Indoneia, bahkan perkembangannya, kerangka dasar cetak biru Ekonomi dan Keuangan Syariah yang disusun oleh Bank Indonesia itu juga telah diusulkan untuk menjadi kerangka dasar strategi nasional.

Tentu saja dengan beberapa penyesuaian, sejalan dengan ruang lingkup dan kewenangan dari seluruh institusi yang tergabung sebagai anggota dalam forum KNKS.

Urgensi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

Dalam kaitan tersebut, Bank Indonesia melakukan pembaharuan pendekatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sebab Bank Indonesia memandang, meski upaya pengembangan keuangan syariah telah berlangsung cukup lama, sejak awal tahun 1990, namun pertumbuhan perkembangan keuangan syariah masih belum secepat yang diharapkan.

Karena itu, dilakukan pembaharuan pendekatan, yang diawali dengan perubahan paradigma bahwa perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan.

Prinsip ini kemudian diistilahkan sebagai sektor ekonomi syariah, mengikuti paradigma "money follow the trade".

sumber : https://www.bi.go.id/

 

Konsep pemberdayaan dalam ekonomi Islam

Berdasarkan konsep money follow the trade ini, dipandang bahwa uang memainkan peran sosial (social role) dan karenanya uang mesti diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat.

Ini berbeda dengan konsep konvensional, yang memungkinkan uang dijual atau disewakan untuk mendapatkan nilai lebih (surplus value by itself). Uang dalam konsep syariah hanya dapat diperoleh dari investasi dan perdagangan yang halal (lawful) dan berprinsip berbagi risiko dan keuntungan (Ayub, 2002).

Dalam prinsip ekonomi Islam, uang hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa. Karena itu, strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi.

Hal substansial lain, mengapa Bank Indonesia,  perlu melakukan penyusunan blueprint yang mencakup area ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif adalah mengantisipasi pengaruh volatilitas – besaran perubahan harga yang menunjukan fluktuasi pasar dalam satu periode tertentu -  karena pengaruh perkembangan ekonomi global terhadap stabilitas perekonomian domestik.

Paradigma baru ini diyakini sangat strategis sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi secara internal, sekaligus untuk merespon secara terstruktur tantangan eksternal.

***

Belajar pada krisis ekonomi yang terjadi di banyak Negara dan sebagian di antaranya banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor ekonomi secara global, seperti halnya siklus turmoil, begitu istilah popular  yang diambil dari teori Joseph A Schumpeter, terkait dengan dampak dan pengaruh ekonomi global terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan di suatu Negara, Bank Indonesia menilai perlu semakin intensif mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Seperti kita tahu, perekonomian global pernah diwarnai oleh siklus turmoil, yang dampaknya semkin hari kian besar, terutama sejak Great Depression tahun 1930an dan keruntuhan Bretton Wood System tahun 1971 yang menghapus convertibility USD dengan emas.

Kondisi ini akhirnya melahirkan kesimpulan Joseph A Schumpeter bahwa “economic progress in capital society means turmoil”. Kondisi turmoil ini terus berlanjut dan efeknya menyentuh perekonomian domestik ke dalam sebuah Negara.  

Pada dua dekade terakhir, Indonesia mengalami efek negatif secara langsung dari kondisi krisis di regional, berupa krisis keuangan Asia tahun 1998 dan saat krisis keuangan global tahun 2008.

Setelah krisis keuangan global 2008, perekonomian masih terkena dampak negative siklus turmoil ini. World Bank, dalam “World Economic Situation and Prospect 2017”, mengevaluasi perkembangan ekonomi global dan menilai masih terjebak dalam episode pertumbuhan yang tumbuh rendah secara berkepanjangan.

Pada perkembangannya, IMF dalam World Economic Outlook 2017 kemudian merilis laporan bahwa  sepanjang tahun 2016, ekonomi dunia hanya mampu tumbuh 3,1 persen dan kemudian hanya tumbuh menjadi 3,5 persen di tahun 2017 dan di 2018  ini, ekonomi dunia diprediksi hanya akan tubmuh 3,6 persen.

Disebutkan dalam  laporan tersebut, rendahnya pertumbuhan global ini disebabkan rendahnya investasi global yang diestimasikan dapat mendorong melemahnya global productivity growth di berbagai Negara.

Sementara, di pihak lain ada kecenderungan meningginya level hutang luar negeri berbagai Negara secara agregat dan disertai turunnya secara gradual pertumbuhan perdagangan dunia, yang hanya mencapai 1,2 persen tahun 2016.

Ironisnya, ekonomi yang tumbuh lambat ini masih berlangsung meski negara-negara maju telah melakukan injeksi likuiditas secara overdosis, senilai lebih dari US 4 Triliun, untuk menghindari resesi global.

Karenanya, untuk menyikapi kelemahan sistem perekonomian global tersebut, Bank Indonesia menilai perlu semakin intensif mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Keinginan ini disemangati antara lain oleh keyakinan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru.

Mampu memberikan kontribusi pada perbaikan stabilitas ekonomi dan keuangan domestic, sehingga dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan lebih berkeadilan. (*)

 

Oleh: Ahmad Kholil