Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Sukoso. Foto | Kementerian Agama
Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tinggal menunggu pengesahan presiden

Sharianews.com, Jakarta ~ Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Prof Sukoso mengatakan kunci implementasi UU Jaminan Produk Halal (JPH) saat ini ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) JPH yang merupakan aturan pelaksanaan UU tersebut tinggal menunggu pengesahan presiden.

"Tujuh menteri sudah selesai paraf, dan saat ini tinggal menunggu dari keputusan Presiden," ungkap Sukoso ketika berbincang dengan sharianews.com, Jakarta, Selasa (29/1).

Kementerian tersebut adalah kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementreian Perdagangan, Kementerian Kordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurut Sukoso, proses untuk mendapatkan paraf dari tujuh kementerian tersebut cukup sulit.

Sebelum paraf diberikan, BPJPH menyelenggarakan Focus Group Discussion sebanyak 36 kali dengan berbagai pihak. BPJPH meyakinkan bahwa sertifikasi halal tidak akan memberatkan pengusaha, bahkan bisa berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Draf RPP juga dua kali mendapat koreksi dan dikembalikan oleh presiden.

“Maret tahun lalu Menteri Agama mengatakan ini sudah final, setelah presiden tanda tangan turun ke Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg)," sambung Sukoso.

Setelah Mensesneg menyetujui, lanjut Sukoso, masih ada beberapa sanggahan dari beberapa kementerian. Draf tersebut akhir dikembalikan pada BPJPH untuk disempurnakan.

Setelah itu, BPJPH kembali menggelar FGD untuk membahas sanggahan dari kementerian-kementerian tersebut. Setelah itu pada 30 Juni hasil revisi tersebut diterima oleh Mensesneg.

“Kemudian kembali ditanyakan lagi kepada kementerian dan akhirnya paraf semua," sambung Sukoso.

 “Sudah lebih dari satu tahun kita melakukan proses tersebut.”

Pengesahan RPP JPH ini tidak hanya ditunggu oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh dunia perdagangan global.

World Trade Organisation (WTO) adalah salah satu lembaga dunia yang menunggu pengesahan ini, karena akan segera dinotifikasi.

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo