Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumada al-ula 1440 H
FOTO I Dok. sharianews.com
Per tahunnya total konsumsi beras dalam negeri mencapai 33.47 juta ton. Kebutuhan yang tinggi ini dapat terganggu pemenuhannya apabila terjadi gagal panen akibat faktor-faktor eksternal yang beragam.

Oleh: Dr Jaenal Effendi Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial IPB, Staf Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM, IPB

Sebagai negara agraris, Indonesia menghadapi beragam risiko pertanian. Risiko-risiko terkait dengan perubahan iklim ekstrem, bencana alam, wabah hama dan penyakit, serta kerusakan-kerusakan sarana prasarana tani. Sehingga secara umum risiko dan ketidakpastian usaha tani meningkat, karena banyaknya faktor yang memengaruhi, yang seringkali tidak dapat dikendalikan oleh petani dan pemilik usaha.

Meskipun sektor pertanian menjadi sektor paling besar dalam kegiatan perekonomian Indonesia, tetapi kondisi pertanian beserta pelakunya belum menunjukkan posisi kondusif dan optimal. Masih banyak petani yang hidup dalam kategori kemiskinan. Teknologi yang dimanfaatkan pun masih sangat minim. Hal inilah yang menyebabkan ruang gerak sektor pertanian masih sangat terbatas, terbentur pada akses permodalan dan perlindungan dari risiko-risiko.

Kehidupan penduduk Indonesia sangat bergantung pada pertanian. Sebut saja kebutuhan akan beras sebagai pangan pokok masyarakat kita. Per tahunnya total konsumsi beras dalam negeri mencapai 33.47 juta ton. Kebutuhan yang tinggi ini dapat terganggu pemenuhannya apabila terjadi gagal panen akibat faktor-faktor eksternal yang beragam.

Perubahan iklim merupakan isu global dan penting bagi seluruh dunia. Sektor pertanian menjadi sasaran dampak perubahan iklim yang terjadi. Kekeringan dan banjir adalah salah dua akibat adanya perubahan iklim global. Fenomena tersebut mengganggu produktivitas sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam. Masalah kekeringan akan menghambat pertumbuhan bibit, masalah banjir akan mengakibatkan penggenangan lahan pertanian. Gagal panen pun terjadi. Beragam masalah bermunculan, yang bermuara pada kerugian finansial dan ketidakamanan pangan, yang tidak hanya dirasakan oleh petani tetapi juga oleh konsumen.

Kejadian bencana alam juga bukanlah hal yang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha tani. Tidak hanya menyandang predikat negara agraris, Indonesia juga merupakan negara maritim dan kepulauan, di mana kawasan laut mendominasi luas wilayah Indonesia. Gunung berapi di Indonesia pun merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik. Indonesia juga menjadi daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya peluang kejadian dan keragaman bencana alam negara kita sangat tinggi. Hal ini menjadi risiko tersendiri bagi pertanian Indonesia. Namun, sistem mitigasi risiko-risiko tersebut belum matang dimiliki oleh petani. Oleh karena itu, perlunya institusi yang ‘menengahi’ antara petani dan risiko-risiko tersebut.

 Asuransi Pertanian

Di sinilah eksistensi asuransi pertanian menjadi solusi atas ketidakpastian yang dihadapi oleh sektor pertanian. Perannya adalah memberikan jaminan pada kegiatan pertanian atas risiko ketidakpastian yang terjadi. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program asuransi cocok diterapkan pada usaha pertanian, khususnya asuransi untuk usaha tani padi (Nurmanaf et al., 2007).

Indonesia sendiri telah mengatur tentang asuransi pertanian melalui UU Nomor 19 Tahun 2013. Kementerian Pertanian juga menerbitkan Permentan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Fasilitas yang dimaksud dalam Permentan meliputi perlindungan petani dari kerugian gagal panen akibat perubahan iklim, bencana alam, dan hama tanaman.

Pembayaran premi pun dibagi dua sumber, yaitu swadaya petani dan subsidi dari pemerintah melalui dana APBN dan/atau APBD. Hal ini tentunya sangat membantu pihak petani dalam meminimalisasi beban finansial mereka. Namun, tingkat partisipasi petani kita dalam asuransi pertanian tetap masih sedikit. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman petani terhadap urgensi asuransi pertanian (Wati, 2017).

Asuransi pertanian bukanlah sebuah istilah baru. Ia telah diterapkan di negara-negara lain, seperti Vietnam, Thailand, India, China, Jepang, dan negara-negara Eropa (Insyafiah & Wardhani, 2014). Negara-negara tersebut memiliki sektor pertanian sebagai sektor penting dalam perekonomian mereka, sehingga asuransi pertanian telah menjadi perhatian pemerintah serta petani-petani sejak tahun 1970an. Bahkan di Jepang, asuransi ternak telah diberlakukan sejak tahun 1929. Media penyaluran asuransi pertanian pada negara-negara tersebut beragam, antara lain melalui perusahaan asuransi, bank pertanian, maupun kombinasi keduanya. Kesadaran dan wawasan para petani akan pentingnya manajemen risiko bertani juga relatif lebih tinggi, sehingga banyak yang sukarela mengikuti asuransi pertanian.

Asuransi Pertanian Berbasis Syariah

Sama dengan sistem syariah pada industri asuransi lainnya, yaitu didasarkan pada sikap tolong-menolong, saling menanggung, dan saling melindungi. Premi yang dibayarkan oleh petani akan dibagi ke dalam dua akun, yaitu akun dengan akad tabarru’ dan akun investasi. Dana tabarru’ yang dikumpulkan dari para peserta asuransi inilah yang menjadi dana bersama dan sumber dana saat adanya klaim dari peserta. Dana pada akun investasi akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan hasil investasinya pun akan dibagikan antara pihak peserta dan perusahaan sesuai dengan akad investasi yang disepakati.

Baik asuransi pertanian konvensional maupun dengan sistem syariah, keduanya sama-sama bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian akibat risiko gagal panen. Hanya saja pada sistem syariah tidak ada praktik ribawi, maysir, maupun gharar. Inilah keunggulan dari produk asuransi berbasis prinsip syariah. Investasi yang dilakukan tentunya juga investasi yang terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Sehingga tidak ada keraguan untuk menjadi peserta asuransi pertanian berbasis syariah.

Dalam asuransi pertanian syariah, dibangun rasa kebersamaan, saling menolong dan melindungi antar petani, bukan mengalihkan risiko seperti pada sistem konvensional. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk menanggung kerugian yang dialami oleh petani lain. Dari petani untuk petani. Dana tersebutakan membantu petani untuk memulai kembali usahatani yang sempat merugi dikarenakan gagal panen.

Peran pemerintah dan penyuluh pertanian sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada para petani tentang asuransi pertanian, untuk meningkatkan sisi permintaan asuransi. Dari sisi penawaran pun juga perlu didorong agar industri asuransi semakin giat untuk merangkul para petani mengasuransikan usahataninya. Dengan sinergi yang baik dari para pemegang kepentingan dalam asuransi pertanian ini, maka sektor pertanian pun akan dapat bernapas dengan lebih baik dan memberikan penghidupan yang lebih kuat untuk petani dan masyarakat Indonesia. (*)

 

Oleh: Dr Jaenal Effendi