Minggu, 17 Februari 2019
12 Jumada al-akhirah 1440 H
Seorang perempuan muslim memilih makanan yang akan dibelinya. Foto | Dok. Anadolu Agency
Sertifikat halal, menurut Hariyadi seharusnya bersifat voluntary (sukarela). Artinya, produsen baru mengajukan sertifikasi halal jika ingin produknya mendapat label halal.

Sharianews.com, Jakarta ~ Para pengusaha mengeluhkan implementasi sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang No. 33/2014 di lapangan sangat sulit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan tingkat kesulitan sertifikasi halal tiap produk barang dan jasa yang beredar Indonesia sangat tinggi.

“Mulai dari siap tidaknya auditor, lalu dari segi biayanya apakah semua orang sanggup menanggung itu," ujarnya kepada sharianews.com, Senin (14/01).

Menurut Hariyadi, akan banyak muncul masalah dalam implementasi sertifikasi halal ini terutama karena sifat mandatory (wajib).

“Karena tidak semudah itu semua pelaku usaha harus membuat sertifikasi halal," ujar dia.

Sertifikat halal, menurut Hariyadi seharusnya bersifat voluntary (sukarela). Artinya, produsen baru mengajukan sertifikasi halal jika ingin produknya mendapat label halal.

Sertifikasi halal, seharusnya tidak berlaku bagi produsen yang tidak ingin mendapatkan label tersebut.

“Di undang-undang kita itu, pokoknya semua harus lapor, harus disertifikasi halal. Itu yang jadi masalah,” ujar Hariyadi.

Hariyadi mengakui, sebenarnya saat ini tren produk halal sudah mulai menjadi gaya hidup masyarakat, sertifikat halal juga penting untuk mendukung hal tersebut.

Namun masalahnya adalah biaya sertifikasi yang mahal yang menjadi beban pengusaha. Biaya ini akan lebih tinggi jika memerlukan pemeriksaan lanjutan, misalnya hingga ke pabrik bahan baku.

Selain itu, sertifikat halal pada suatu produk hanya berlaku empat tahun dan harus selalu diperbaharui.

Sertifikasi ini juga berpotensi menimbulkan kegaduhan, karena berkaitan dengan psikologi masyarakat. Bisa jadi, produsen yang tidak ikut sertifikasi ini dipojokkan oleh kelompok tertentu.

Dalam UU JPH, sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kini sudah terbentuk. Setelah lima tahun UU tersebut diundang, maka kemudia harus dioperasikan.

Kepala PJPH, Prof Sukoso mengatakan pihaknya terus melakukan beragam persiapan implementasi UU JPH.

Mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) hingga membangun sistem aplikasi dalam jaringan.

"Segera setelah regulasi pelaksana UU JPH tersebut disahkan dan sistem aplikasi online yang saat ini tengah dibangun BPJPH dapat beroperasi secara efektif, maka pengajuan pendaftaran sertifikasi halal akan dilaksanakan di BPJPH," kata Sukoso.

Tanpa terbitnya PP tersebut, Sukoso mengatakan BPJPH belum bisa beroperasi. Karena itu dalam masa tunggu tersebut pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.

 

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo