Selasa, 22 Januari 2019
16 Jumada al-ula 1440 H
FOTO | dok.romy.sharianews.com

Sharianews.com, Jakarta. Polemik biometrik Vfs Tasheel yang banyak menyulitkan jemaah Indonesia, diketahui ijinnya hanya sebagai agen travel.

Selain itu, Vfs Tasheel juga diketahui mengabaikan UU no.13 tahun 2008, tentang penyelenggaraan haji dan umrah dimana PT yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat ijin dari Menteri Agama. Sedangkan kantor yang sudah mempunyai 34 cabang di Indonesia ini diketahui tidak ada ijinnya.

Wakil ketua komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta kepada pemerintah agar secepatnya mencari solusi terbaik terkait biometrik tersebut.

"Memang kita akan terus meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan pendekatan diplomatik dengan kerajaan Arab Saudi dan mencari solusi yang terbaik dalam biometrik tersebut," tegas Ace di sela rapat kerja panja DPR, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Selain itu menurut Ace, dalam rapat nanti akan diundang dari pihak kerajaan Arab Saudi terkait dari kebijakan biometrik melalui operator Vfs Tasheel sebagai persyaratan untuk pengurusan visa calon jemaah umrah.

"Bahkan kalau perlu nanti kita akan rapat dengan mengundang pihak kerajaan kedutaan Arab saudi ke sini (Indonesia) untuk mempertanyakan kebijakan tersebut," sambung Ace.

Kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Vps Tasheel ini tidak hanya terkait dari belum adanya ijin, tapi juga dalam hal pengambilan data biometrik sesungguhnya itu pun kewenangan dari dukcapil dan dirjen imigrasi. Dan Vfs Tasheel tidak mendapat rekomendasi atau ijin dari kemendagri.

Terkait dengan anggota komisi VIII yang menaungi masalah agama dan sosial tersebut, dalam waktu dekat diagendakan akan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi.

Ace memberikan tambahan akan juga membahas masalah biometrik Vfs Tasheel selain dari membahas haji dan umrah.

"Iya kita akan coba bicarakan," ujar Ace sambil menutup pembicaraan. (*)

Reporter: Romy Syawal Editor: Achi Hartoyo