Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
FOTO | Dok. www.indotravelers.com
Selain Arab Saudi, Iran juga sudah mendistribusikan dana non-halal kurang lebih selama tiga dekade belakangan untuk kemaslahatan umat.

Sharianews.com, Jakarta. Analis perbankan syariah M Gunawan Yasni mengatakan, Arab Saudi telah lebih dulu sukses memanfaatkan dana non-halal untuk kemaslahatan umum. Bahkan keberhasilan ini terus berlanjut hingga setelah banyak berdiri bank syariah di negaranya, namun penyalurannya dengan lebih terstruktur.

“Arab Saudi paling sukses memanfaatkan dana non-halal. Dulu, misalnya, semua bunga dari hasil penitipan kekayaan negara atau milik pribadi Kerajaan Arab di bank Swiss dibuat untuk pemberdayaan masyarakat melalui hibah emas. Malah, sampai didirikannya bank syariah di negara tersebut dana non-halal terus dimanfaatkan untuk kepentingan umum,” papar Yasni (15/11/2018).

Selain Arab Saudi, Iran juga sudah mendistribusikan dana non-halal kurang lebih selama tiga dekade belakangan. Sampai-sampai,  pada 2010 diperkirakan tidak kurang dari 3000 area perkotaan dan pedesaan di Iran telah diberdayakan melalui penyaluran ‘dana haram’ ini.

Bisa capai 100 persen

Yasni menambahkan, selama ini sebenarnya dana non-halal telah dipakai hampir mencapai 100 persen oleh dunia perbankan konvensional dan syariah di Indonesia, baik dalam menyokong pembangunan fasilitas publik maupun untuk membantu menguatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Karena dana non-halal bersifat cair. Jadi, akhirnya, bisa diaplikasikan ke berbagai bidang kemaslahatan bersama masyarakat menjadi dana sosial. Sebagai contoh, dana ini sudah banyak dikeluarkan untuk menyumbang mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan didermakan untuk beasiswa pendidikan di Indonesia,” terang Yasni.

Sedangkan berdasar kapasitas, jika dihitung dari kelolaan besaran suku bunga bertenor satu malam (overnight) reksa dana syariah sebelum dibelanjakan di bank kustodian. Maka, Yasni menjelaskan, dana non-halal memiliki potensi cukup besar.

Sebagai catatan, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai saat ini cuma ada 15  jumlah bank kustodian atau bank yang diberi izin untuk menyimpan, mengurus, megawasi dan menjaga aset reksa dana termasuk reksadana syariah, dan semuanya di bank konvensional. Di antaranya, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, dan lain-lain.  

“Belum lagi apabila dijumlah dari sumber dana non-halal lainnya. Pentaksirannya lumayan besar,” sambung alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini kepada Sharianews.com.

Masi banyak tantangan

Meski potensinya dinilai cukup besar dan dapat memperkuat sektor mikro, masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Pertama, literasi. Yakni, minimnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dana non-halal dan kegunaannya di wilayah keuangan, khususnya pada perbankan syariah.

“Situasi ini diperparah dengan kelirunya informasi dari berbagai media ketika memberitakan soal dana non-halal. Karena itu, penting diuraikan kembali mengenai dana non-halal tersebut,” jelasnya.

Yasni menegaskan, bahwa dana non-halal yang didapat perbankan konvensional dan syariah hanya boleh difungsikan asalkan untuk kebaikan bersama, dan haram digunakan serta tidak diperkenankan diakui sebagai aset, terutama oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti perbankan syariah.

“Dana non-halal juga tidak melulu bersumber dari yang haram. Misalnya, denda atau uang sanksi dari keterlambatan pembayaran pinjaman di bank syariah. peta’ziran  seperti dalam kasus ini halal hukumnya. Adapun dana non-halal yang besumber dari yang haram, contohnya, dana yang berasal dari transaksi antara bank syariah dengan pihak asing atau bank konvensional,” urainya.

Namun demikian, dana dari dua sumber tersebut tetap haram dianggap sebagai aset oleh LKS. Selain itu, masih menurut Yasni, semua LKS harus pula menspesifikasi atau memisahkan pencatatan pendapatan dana non-halal beserta penggunaannya.

Pengakuan pendapatan dana non-halal dalam pelaporan akuntansi secara syariah di perbankan syariah telah diatur dengan seksama oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAKS IAI).

Ketentuan ini tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tahun 2014 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Buletin Teknis (Bultek) 5: mengenai Pendapatan dan Biaya Terkait.

Tantangan kedua, persoalan distribusi dan kredibilitas dari lembaga penyalur. Seringkali dana non-halal dialirkan hanya terbatas melalui lembaga filantropi. Padahal, Yasni menilai, pendistribusiannya bisa dioptimalisasi lebih jauh, dan belum tentu instansi tersebut terjamin atau memiliki kemampuan cukup. (*)

Reporter: Emha S Ashor Editor: Ahmad Kholil