Jumat, 14 Desember 2018
06 Rabi‘ at-akhir 1440 H
FOTO I Dok. arrayyanregency.com
Skema kredit rumah tanpa bank alias cicil rumah langsung ke pengembang seperti ‘mengontrak’ rumah kepada pengembang dengan jangka waktu yang pendek.

Sharianews.com, Jakarta ~ Pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia, terutama di daerah perkotaan, tidak sebanding dengan jumlah lahan yang semakin menyempit. Dengan semakin sempitnya lahan, membuat harga properti menjadi semakin mahal. Hal tersebut menjadi kendala bagi banyak orang untuk memiliki rumah sendiri.

Saat ini, tren bisnis KPR syariah tanpa bank sedang diminati konsumen. Para pengembang banyak yang menawarkan Kredit Pemilikan Rumah syariah tanpa menggunakan jasa perbankan. Jadi skema kredit rumah tanpa bank alias cicil rumah langsung ke pengembang seperti ‘mengontrak’ rumah kepada pengembang dengan jangka waktu yang pendek. Begitu masa angsuran selesai, maka rumahnya secara otomatis langsung jadi hak milik pembeli. Begitu juga dengan sertifikatnya, secara langsung akan diberikan oleh pengembang.

Tertarik ingin membeli KPR syariah nonbank? Bagi konsumen yang tertarik ingin membeli, ada baiknya mengenali lebih dahulu risiko yang mungkin bisa saja terjadi setelah membeli KPR Syariah nonbank. Menurut praktisi ekonomi syariah Gunawan Yasni mengungkapkan, ada beberapa faktor risiko bila kita mengambil KPR syariah nonbank. Berikut ini di antaranya:

  • Permodalan developer yang terbatas

Develepor perumahan yang membuat sendiri produk KPR syariah, seperti halnya developer lain bisa jadi memiliki keterbatasan modal. Jika mereka membangun dengan dana yang bersumber langsung dari pembeli, bisa jadi suatu saat akan berdampak pada pembangunan properti. Selain itu, apabila ada konsumen yang mengalami gagal bayar, bisa saja berpotensi pada berkurangnya layanan atau service yang diberikan developer.

  • Sertifikat Hak Milik (SHM) berpotensi masih belum dipecah atas nama pembeli

Selain permodalan developer yang bisa jadi terbatas, membeli unit KPR Syariah nonbank, Sertifikat Hak Milik (SHM)-nya berpotensi masih belum dipecah segera atas nama nasabah (pembeli) karena pembeli belum melunasi. Lain halnya dengan KPR syariah yang dibeli melalui bank atau Lembaga Keuangan (LK) yang telah melunasi secara tunai di awal.

  • Belum ada regulasi dari otoritas keuangan

Hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur praktik pembelian KPR syariah nonbank dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena pada hakikatnya developer bukanlah lembaga keuangan (LK). Jika ada sengketa antara pembeli dengan developer, maka penyelesaiannya melalui pendekatan kekeluargaan.

Ketika ada masalah keuangan yang menimpa nasabah atau pembeli, maka akan dilangsungkan mediasi antara keduanya. Dari hasil mediasi tersebut, pada umumnya para pembeli akan ditawarkan opsi antara lain take over yang dilakukan keluarga atau si pembeli juga bisa menawarkan aset pribadinya untuk menutupi angsurannnya.

Namun, jika pendekatan kekeluargaan ini mengalami kebuntuan, maka pembeli pun bisa menjual rumah tersebut dengan harga yang sama ketika dia beli, untuk melunasi utangnya ke pengembang. Jika ada sisa keuntungan dari penjualan rumah, maka uang itu akan menjadi hak pembeli

Pada intinya, ketiga potensi risiko di atas bisa saja terjadi, tetapi membeli KPR syariah nonbank ini juga bisa menguntungkan apabila konsumen bisa memilih dengan cerdas dan jeli unit properti yang strategis dengan harga murah.

Guna menghindari potensi risiko tersebut, pembeli sebaiknya mengomunikasikan segala jenis kesepakatan dengan pengembang, terutama seputar kejelasan serah terima rumah. Bila perlu cantumkan poin tersebut dalam Perjanjian Jual Beli (PJB) yang disahkan oleh notaris. (*)

 

Achi Hartoyo