Senin, 18 Februari 2019
13 Jumada al-akhirah 1440 H
-
Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target Indonesia jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia 2024, tapi masih banyak pekerjaan rumah. 

Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target Indonesia jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia 2024, tapi masih banyak pekerjaan rumah. 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia. Target pemerintah itu bisa terrealisasi pada 2024.

Menurut pengamat keuangan syariah, Handi Risza Idris, pemerintah belum sungguh-sungguh dan serius. Belum ada langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

“Pemerintah belum sepenuh hati. Itu masih angan-angan,” jelas doktor bidang ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ia mencontohkan, pendirian Komisi Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diluncurkan tahun lalu hingga kini belum jelas tindaklanjutnya, seperti apa bentuk, struktur, dan program-programnya.

Setidaknya, tambah Handi, ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk mencapai target Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia pada 2024.

Pertama, konversi satu bank konvensional menjadi syariah. Bank ini dijadikan badan usaha milik negara (BUMN) dan diberikan semacam keistimewaan. Misalnya, sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dana haji dikelola bank itu.

“Ini bisa memperbesar aset yang mereka miliki nantinya. Sehingga bank ini bisa cepat berkembang dan maju,” papar dosen Universitas Paramadina ini.

Pemerintah wajib ikut menjaga agar bank ini tumbuh besar. Ketika sudah membesar dan cukup kuat serta siap berkompetisi, lanjutnya, baru dilepas. Ia mencontohkan, Malaysia membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembangkan lembaga keuangan mereka.   

“Jadi, jangan dilepas begitu saja. Tidak akan kuat bank syariah itu,” urainya.

Kalau dari awal sudah dilepas, maka takkan berkembang dan maju bank syariah itu. Jika dibandingkan, aset terbesar bank konvensional, misalnya, mencapai ratusan triliun, sedangkan bank syariah baru sampai belasan atau sekian triliun.

“Perbedaan aset ini akan membuat bank syariah kalah terus,” imbuhnya.

Dengan begitu, Handi berharap, bank syariah itu bisa menjadi lokomotif untuk menarik gerbong bank syariah lainnnya agar cepat besar.

“Kalau ini tidak dilakukan perkembangannya tidak akan bisa cepat,” ujarnya.

Menurutnya, wacana konversi satu bank konvensional BUMN ke syariah itu sudah ada sejak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, Sugiharto yang menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Lebih dari 10 tahun. Wacana ini tidak terdengar lagi,” katanya.

Kedua, pemerintah perlu menata ulang regulasi terkait keuangan dan perbankan syariah. Undang-undang tentang perbankan syariah terbit pada 2008.  

“Sudah perlu amandemen atau perbaikan yang disesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Misalnya, bank syariah harus didorong menjadi bank dengan aset sekian. Kapasitas bank itu diperbesar tidak seperti 10 tahun lalu sehingga bisa cepat membesar,” urainya.

Ketiga, pemerintah harus punya visi besar, political will, dan aksi nyata. Menurut Handi, pemerintah masih sibuk dengan hal administratif, belum ada hal bersifat strategis.  

“Harapan saya, mulai dari yang makro besar sampai mikro, itu harus ada aksi nyata dan program konkretnya. Bukan sekadar berwacana. Jadi, semuanya ditata sehingga ada lompatan-lompatan besar. Tak hanya stagnan di angka 5 persen,” jelasnya.  

Tinggal Dijalankan

Sebelumnya, pemerintah Indonesia bergegas mengejar ketertinggalan. Di antaranya, melalui implementasi UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019.

Presiden juga membentuk KNKS pada 27 Juli melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini bertugas sebagai koordinator untuk mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah.

Pemerintah juga meluncurkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) di sela acara World Islamic Economic Forum (WIEF) pada 2016. Nantinya KNKS akan mengawal AKSI.

Selain itu, pemerintah juga rutin mengadakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Target ISEF ini untuk mengakselerasi Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada 2024.

Ini tidak hanya menjadi komitmen nasional, tapi juga harus jadi program terintegrasi dan terkoordinasi di berbagai program-program kementerian/lembaga serta otoritas dan kelompok pegiat syariah.

Menurut Handi, perkembangan itu sudah bagus. “Tinggal dijalankan saja,” pungkasnya.(*)

 

Penulis: A.Rifki