Penyaluran zakat melalui lembaga resmi, khususnya Baznas sejatinya bisa diintegrasikan dengan program pemberdayaan desa tertinggal, yang notabene menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan akses permodalan yang dialami wirausahawan mikro, Baznas bisa memberikan solusi melalui pendayagunaan zakat.
Program Mustahik Pengusaha digagas untuk membantu penguatan kelompok dan penggalian masalah dan potensi usaha masyarkat di kelompok mustahik.
Dalam konteks kontemporer, delapan asnaf - penerima zakat dilihat sebagai kelompok masyarakat yang lemah (dha’if) dalam berbagai aspeknya. Syariat zakat bermaksud untuk menutupi kelemahan tersebut,
Baznas Kabupaten Sambas menunjukkan keseriusannya di dalam menfasilitasi penerima manfaat program. Suidah ada sinergi dengan stakhodlers terkait baik dengan Pemda maupun Peliteknik yang ada di Kabupaetn Sambas.
Di banding besaran APBN yang dialokasikan pemerintah untuk penanggulangan bencana, besaran kerugian yang diderita rakyat terdampak bencana jauh lebih besar. Lalu, bisakah dana zakat untuk korban bencana?
Pembenahan tata kelola zakat dilihat dari aspek kelembagaan menjadi hal penting, karena terkait dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
